Kementerian Luar Negeri Jepang mendapat sorotan tajam setelah membagikan materi latihan penanganan teror. Unggahan foto tersebut memperlihatkan simulasi yang menggunakan atribut tertentu.

Sejumlah pihak menilai tampilan visual itu memperkuat stigma negatif terhadap kelompok agama tertentu. Warganet melayangkan berbagai protes terbuka di media sosial.

Merespons gelombang protes yang muncul, pihak kementerian memutuskan untuk menghapus dokumentasi latihan tersebut. Otoritas terkait menyatakan bahwa kostum pemeran tidak dimaksudkan menyasar kelompok mana pun.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyampaikan tanggapan atas polemik yang terjadi. Ia menyebut pihak kementerian mendengarkan berbagai masukan secara serius.

Kegiatan simulasi itu sendiri dirancang guna meningkatkan kewaspadaan warga negara yang bepergian ke luar negeri. Pelatihan tersebut mengambil acuan dari insiden serangan keamanan di masa lalu.

Latihan yang memicu polemik ini diadakan di sebuah fasilitas pemerintah di Tokyo. Pelaksanaan kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak perusahaan keamanan swasta.

Pihak pengembang pengamanan menjelaskan bahwa rancangan simulasi dibuat serealistis mungkin. Acuan kegiatan itu didasarkan pada peristiwa serangan teror di Dhaka yang terjadi pada Juli 2016 silam.

Dalam insiden masa lalu tersebut, kelompok militan mengepung sebuah kafe di ibu kota Bangladesh. Peristiwa kelam itu merenggut puluhan korban jiwa, termasuk sejumlah warga negara Jepang.

Program pelatihan penanganan ancaman semacam ini sejatinya telah rutin diselenggarakan sejak tahun 2018. Pemerintah berdalih kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga yang beraktivitas di luar negeri.