Badan Pemeriksa Keuangan secara resmi mulai memeriksa laporan keuangan konsolidasian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Tahun 2025.

Langkah pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan tersebut serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas.

Rangkaian pemeriksaan ini ditandai dengan pelaksanaan Grand Entry Meeting dan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan secara langsung.

Penyerahan surat tugas tersebut diberikan oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani pada Kamis.

Slamet Edy Purnomo menyatakan bahwa BPK memiliki komitmen penuh dalam mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara.

Pengawalan tersebut bertujuan untuk menjadi fondasi pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Cakupan objek pemeriksaan BPK ini meliputi BPI Danantara, PT Danantara Aset Manajemen, PT Danantara Investasi Manajemen, serta seluruh BUMN.

Proses pemeriksaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Selain itu, landasan hukum lainnya mencakup Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Regulasi mengenai BUMN tersebut telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut, ditegaskan secara jelas bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BPI Danantara wajib diperiksa oleh BPK.

Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memberikan opini terkait kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun.

BPK akan melakukan penilaian mengenai kesesuaian laporan terhadap standar akuntansi dan kecukupan pengungkapan.

Tim pemeriksa juga mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Metode yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah pendekatan berbasis risiko atau risk-based audit.

Pendekatan tersebut berguna untuk mengidentifikasi potensi kesalahan penyajian material, kecurangan, penyalahgunaan, maupun kelemahan pengendalian.

Sebelum proses pemeriksaan dimulai, BPI Danantara telah menyerahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 unaudited kepada BPK.

Penyerahan laporan keuangan unaudited tersebut sudah dilakukan sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2026.

Laporan tersebut diserahkan sebagai bagian dari tahap persiapan awal sebelum pelaksanaan pemeriksaan resmi berjalan.