Wilayah Timur Tengah tidak pernah lepas dari rangkaian konflik bersenjata yang melibatkan berbagai kelompok milisi regional.

Salah satu kelompok yang aktif berkonflik adalah milisi Houthi di Yaman yang mendapat dukungan dana serta pelatihan langsung dari Iran.

Michael Knights selaku peneliti dari Horizon Engage menyebut Houthi sebagai sekutu regional Teheran yang paling berkomitmen dan agresif.

Selain Houthi, Iran juga terbukti membiayai dan melatih kelompok Hizbullah yang berada di wilayah Lebanon.

Hizbullah tumbuh sebagai organisasi milisi terbesar di kawasan tersebut yang diinisiasi oleh kelompok beraliran Syiah asal Iran.

Di Irak, terdapat jaringan paramiliter bernama Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF yang menjalin hubungan erat dengan pemerintah setempat.

Sementara itu, Suriah menjadi basis bagi Zaynabiyoun Brigade yang merupakan kelompok milisi Syiah bentukan pasukan Quds.

Berdasarkan catatan Harvard Kennedy School, Iran selama dua dekade aktif mempromosikan kepemimpinan atas poros perlawanan.

Jaringan ini ditampilkan sebagai front persatuan melawan Amerika Serikat serta Israel di bawah narasi dukungan terhadap Palestina.

Retorika tersebut mengusung ideologi mengekspor revolusi untuk memproyeksikan citra koordinasi yang terpusat.

Lina Khatib menyatakan bahwa kerangka kerja ini dirancang untuk memposisikan Iran sebagai kekuatan dominan di kawasan.

Namun, model proksi yang dibangun Iran kini mengalami degradasi akibat hilangnya sebagian besar kemampuan militer dan politik.

Perubahan strategi ini mencerminkan pergeseran doktrin keamanan yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Peristiwa 7 Oktober membuat kekuatan proksi Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial regional yang nyata.

Pemerintahan Donald Trump kemudian mengarahkan kebijakan luar negeri untuk menghadapi peran regional Iran secara langsung.