Pemilu parlemen Rusia untuk pertama kalinya mencakup warga wilayah Ukraina yang dianeksasi Moskow. Pelaksanaan ini berlangsung setelah invasi skala penuh berjalan lebih dari 4,5 tahun.

Aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia saat ini tidak mendapat pengakuan secara internasional. Pihak otoritas Ukraina pun mengecam keras pemungutan suara di wilayah tersebut sebagai tindakan ilegal.

Pemungutan suara di seluruh Rusia sudah dimulai pada Jumat (18/9) dan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (20/9).

Sementara itu, pemungutan suara di wilayah Ukraina yang dianeksasi sudah berjalan sejak akhir Agustus.

Otoritas Rusia mencatat wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia memiliki lebih dari 3,5 juta pemilih.

Wilayah-wilayah itu telah dianeksasi pada September 2022 meskipun Moskow tidak sepenuhnya menguasai kawasan tersebut.

Seorang tentara Rusia bersenjata tampak berdiri di dekat kotak suara pada salah satu tempat pemungutan suara di Donetsk.

Tentara tersebut mengawasi warga yang memasukkan surat suara ke dalam kotak.

Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan pentingnya pemungutan suara di wilayah tersebut untuk majelis rendah parlemen atau Duma Negara.

Ia menyebut warga di sana memilih untuk pertama kalinya sejak proses reunifikasi dengan Rusia.

Violeta Artemchuk selaku koordinator kelompok HAM Donbas SOS mengungkapkan adanya dugaan pemaksaan dalam pemilu ini.

Anggota komisi pemilihan lokal disebut mendatangi rumah warga dengan pengawalan pasukan dan agen keamanan.

Otoritas bentukan Moskow mengancam pegawai sektor publik dengan pemecatan jika tidak menggunakan hak pilih mereka. Bantuan sosial dan pensiun warga juga dikaitkan langsung dengan partisipasi dalam pemilu.

Otoritas Kyiv segera mendesak pemerintah asing dan berbagai organisasi internasional untuk menolak mengakui pemilu tersebut.

Juru bicara Komisi Eropa Christian Wigand menegaskan bahwa pemungutan suara itu merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.