Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyatakan bahwa regulasi yang mengatur sektor keselamatan pelayaran di Indonesia harus segera ditinjau ulang secara menyeluruh.

Langkah evaluasi tersebut dinilai penting agar standar keamanan bagi para pengguna jasa transportasi laut dapat terjamin dengan lebih optimal.

Sorotan Aturan Pengangkutan Kendaraan di Kapal

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkapkan bahwa salah satu regulasi yang menjadi sorotan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2016.

Peraturan tersebut berkaitan langsung dengan tata cara pengangkutan berbagai jenis kendaraan di atas kapal.

Menurut Soerjanto, terdapat sejumlah ketentuan di dalam aturan itu yang dinilai kontradiktif dan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.

Contohnya terlihat pada aturan pengikatan benda atau lashing yang mewajibkan setiap kendaraan diikat, namun di sisi lain terdapat ketentuan yang menyatakan sebaliknya.

Selain itu, KNKT menemukan banyak temuan di lapangan terkait kekuatan tali lashing yang kerap berada di bawah standar minimum yang telah ditentukan.

Praktik pengikatan pada truk bermuatan berat juga belum sepenuhnya dipatuhi secara konsisten oleh operator di pelabuhan.

Rekomendasi Pemeriksaan Fisik Kapal

Selain persoalan lashing, lembaga investigasi keselamatan tersebut juga menyoroti regulasi penerbitan surat persetujuan berlayar.

KNKT sempat merekomendasikan peninjauan ulang terhadap Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2022 agar prosedur pengawasan menjadi lebih ketat.

Pemeriksaan terhadap kondisi kapal tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan dokumen secara administratif semata.

Pemeriksaan fisik kapal secara acak juga harus dilakukan untuk memastikan aspek stabilitas dan keselamatan pelayaran terpenuhi dengan baik.