Persoalan surat keputusan kesetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka resmi dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Langkah hukum tersebut ditempuh oleh seorang praktisi pendidikan sekaligus advokat bernama Tiurma Mercy Sihombing.

Mercy menilai penerbitan surat kesetaraan tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait prinsip tertib administrasi pemerintahan.

Sebagai pengelola lembaga pendidikan nonformal selama belasan tahun, ia merasa aturan harus diterapkan secara setara.

Ia mengaku prihatin karena ada kekhawatiran masyarakat melihat proses penyetaraan ijazah yang dianggap melewati jalan pintas.

Obyek gugatan yang diajukan ke pengadilan bukan menyasar pribadi Gibran, melainkan produk hukum dari kementerian terkait.

Surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah itu dinilai perlu diuji melalui jalur hukum.

Pengujian tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh landasan data dalam dokumen resmi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, jurnalis senior Bambang Harymurti menilai langkah gugatan ke pengadilan merupakan mekanisme konstitusional.

Menurutnya, langkah itu mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya tata kelola administrasi pemerintahan.