Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pelarangan bagi sejumlah organisasi media untuk melakukan kegiatan peliputan langsung di Gedung Putih.

Kebijakan tersebut secara khusus menyasar tiga media yakni CNN, MS NOW, serta Politico yang diumumkan langsung melalui platform Truth Social pada Jumat.

Kebijakan Trump Picu Polemik Kebebasan Pers

Trump beralasan bahwa lembaga-lembaga pers tersebut terus-menerus menyajikan pemberitaan yang ia sebut sebagai berita palsu serta fiksi.

Sejumlah kelompok kebebasan pers di Amerika Serikat langsung merespons pengumuman tersebut dengan menilai kebijakan itu berpotensi melanggar konstitusi.

Bruce D.

Brown selaku Presiden Reporters Committee for Freedom of the Press menyatakan bahwa Gedung Putih tidak boleh mendiskriminasi media berdasarkan sudut pandang.

Aaron Terr dari Foundation for Individual Rights and Expression turut menegaskan bahwa kredensial pers bukanlah suatu bentuk penghargaan atas kesetiaan pada pemerintah.

Pihak CNN serta Politico menyatakan sikap tegas untuk mempertahankan hak konstitusional mereka dalam melakukan peliputan terhadap pemerintahan Amerika Serikat.

Selain itu, Presiden Donald Trump sempat melontarkan ancaman untuk memperluas cakupan larangan tersebut ke beberapa organisasi media lainnya yang ia anggap bersikap serupa.

Perselisihan antara Trump dan kalangan media terkait masalah akses peliputan di lingkungan Gedung Putih sebenarnya bukan merupakan kejadian yang pertama kali terjadi.

Pada masa pemerintahan periode pertamanya dahulu, Gedung Putih sempat mencabut kredensial pers milik reporter utama CNN setelah terlibat perdebatan dalam konferensi pers.

Kasus hukum serupa juga pernah terjadi pada tahun 2025 ketika Associated Press sempat dilarang masuk ke dalam kelompok wartawan sebelum akhirnya akses mereka dipulihkan kembali.