BPS tetapkan aturan anyar daftar profesi demi akurasi data pasar kerja
Badan Pusat Statistik resmi memperbarui daftar pekerjaan melalui peluncuran Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2026.
Aturan baru ini diterbitkan untuk menggantikan versi terdahulu yang sudah digunakan sejak 2014.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa pemutakhiran tersebut dirancang untuk merespons dinamika pasar kerja yang bergerak cepat.
Klasifikasi terbaru ini turut mengakomodasi kemunculan berbagai jenis profesi mutakhir.
Beberapa pekerjaan anyar yang dicatat meliputi spesialis keamanan siber hingga konten kreator.
Penyusunan dokumen tersebut melibatkan kolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Ketentuan itu ditetapkan secara resmi lewat Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2026 yang diundangkan pada 14 September 2026.
Amalia menjelaskan bahwa struktur baru ini mengacu pada standar internasional International Standard Classification of Occupations 2008.
Klasifikasi tersebut juga disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan nasional di lapangan.
Jika standar global umumnya memakai kode hingga 4 digit, pembaruan ini menghadirkan perincian sampai 6 digit.
Langkah itu diambil agar identifikasi jabatan spesifik di lapangan bisa dilakukan secara lebih akurat.
Secara keseluruhan, terdapat penambahan 3 kode pada level subgolongan sehingga totalnya menjadi 449 kode.
Selain itu, terdapat penambahan 243 kode pada level jabatan yang membuat totalnya mencapai 2.380 kode.
Pembaruan ini mencakup sektor pariwisata seperti ahli cagar budaya, dosen ilmu pariwisata, hingga terapis spa.
Sektor ekonomi kreatif dalam dokumen tersebut mencakup pembuat konten layanan berbagi video serta desainer fesyen.
Kategori green jobs dan digital jobs turut mencatat analis cadangan biomassa karbon dan teknisi daur ulang limbah.
Klasifikasi anyar itu juga memuat analis kriptografi serta perancang antarmuka web dan digital.
Dokumen tersebut diposisikan sebagai rujukan tunggal untuk kegiatan sensus serta berbagai survei nasional.
Pemerintah juga berencana mengintegrasikannya dengan basis data layanan ketenagakerjaan seperti aplikasi SIAPkerja.
Update Terbaru
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB






