Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Gugatan tersebut diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama pemohon lainnya.

Permohonan diskualifikasi ini dilayangkan karena Gibran diduga tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA.

Mahkamah Konstitusi dikabarkan memberikan perhatian serius terhadap permohonan tersebut.

Menurut Denny, sidang pertama dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sengaja dijadwalkan pada Senin, 21 September 2026, pukul 19.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi juga menerbitkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 untuk mengatur jadwal persidangan perkara itu.

Aturan khusus tersebut dibuat untuk menangani permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang baru diajukan.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penetapan jadwal ini bukan bentuk persetujuan terhadap isi gugatan.

Penetapan tersebut semata-mata merupakan pengaturan hukum acara demi kepastian jalannya persidangan.

Selain itu, Denny Indrayana menyebutkan bahwa MK bahkan menerbitkan aturan baru untuk mengatur tahapan khusus persidangan perkara tersebut.

Langkah ini diambil agar seluruh proses hukum acara dapat berjalan dengan pasti tanpa mengasumsikan hasil akhir dari pokok perkara yang dipersengketakan.