Otoritas Jasa Keuangan kembali mencabut izin usaha lembaga keuangan di daerah.

Izin PT Bank Perekonomian Rakyat Pasarraya Kuta di Kabupaten Badung, Bali, dicabut pada 17 September 2026.

Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D. 03/2026.

Langkah tersebut menjadikan BPR Pasarraya Kuta sebagai bank ke-14 yang ditutup sepanjang 2026.

Sebelumnya, bank ini telah menjalani proses penyehatan selama lebih dari satu tahun oleh otoritas.

OJK menetapkan status BPR Dalam Penyehatan sejak 4 September 2025.

Status itu diberikan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berada di bawah batas 12%.

Pengurus dan pemegang saham sempat diminta menjalankan rencana perbaikan kondisi permodalan serta likuiditas.

Namun, upaya tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan utama bank tersebut.

OJK kemudian menetapkan BPR Pasarraya Kuta sebagai BPR Dalam Resolusi pada 2 September 2026.

Penanganan bank kemudian dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan yang berlaku.

LPS memutuskan agar likuidasi menjadi langkah penyelesaian akhir bagi institusi tersebut.

LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha BPR Pasarraya Kuta secara resmi.

Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman mengimbau agar para nasabah tetap tenang.

Simpanan masyarakat dipastikan tetap mendapat perlindungan melalui skema penjaminan LPS.

Anggota Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyatakan dana nasabah akan dikembalikan dalam waktu lima hari.