Padahal, kehadiran pejabat PT KAI dan Kemenhub dalam rombongan tersebut sangatlah logis. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas operasional dan teknis moda transportasi yang sedang dicoba oleh Kepala Negara. Namun, bagi Teddy, tampaknya protokol keamanan dan jarak fisik dengan Presiden menjadi prioritas tunggal, mengesampingkan fungsi teknis para pejabat terkait.

Fernando Emas: "Sikap Arogan, Copot Saja!"

Kritik keras langsung datang dari Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Dalam keterangannya kepada Warta Ekonomi, Kamis (17/9/2026), Fernando tidak menahan diri untuk meluapkan kekecewaannya. Ia menilai tindakan Seskab bukan sekadar salah paham protokol, melainkan indikasi karakter yang buruk dalam mengawal Kepala Negara.

"Sungguh tindakan tersebut tidak patut dilakukan dan menunjukkan sikap arogansi yang berlebihan," tegas Fernando Emas.

Menurut Fernando, Presiden Prabowo adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan properti pribadi atau milik eksklusif segelintir orang di Ring 1 Istana. Upaya untuk mengisolasi Presiden dari pejabat teknisnya sendiri justru kontraproduktif.

"Sangat wajar kalau para pejabat tersebut turut melakukan pendampingan ketika Prabowo mencoba menggunakan LRT. Sikap Teddy ini sangat berlebihan. Bayangkan, bagaimana masyarakat bisa mendekat kepada Presiden kalau petinggi KAI dan Kemenhub saja tidak bisa masuk dalam satu gerbong? Ini menciptakan tembok pemisah," kritik Fernando.

Pola Perilaku yang Mengkhawatirkan

Yang membuat kasus ini semakin serius adalah fakta bahwa ini bukan kali pertama Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan akibat sikap represifnya. Fernando mengingatkan publik tentang rekam jejak Teddy yang pernah viral pada Februari 2024 silam.

Saat itu, Teddy terekam menggeser secara kasar seorang dokter militer berpangkat Kolonel yang sedang mendampingi Presiden Joko Widodo. Insiden lama tersebut seolah terulang kembali dengan pola yang sama: tindakan otoriter terhadap pejabat atau pihak yang dianggap menghalangi akses fisik ke Presiden, meskipun pihak tersebut memiliki kepentingan dinas yang sah.