Viral Insiden LRT Prabowo: Seskab Teddy Diduga 'Usir' Pejabat, Pengamat: Arogan, Bikin Presiden Rugi!
Padahal, kehadiran pejabat PT KAI dan Kemenhub dalam rombongan tersebut sangatlah logis. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas operasional dan teknis moda transportasi yang sedang dicoba oleh Kepala Negara. Namun, bagi Teddy, tampaknya protokol keamanan dan jarak fisik dengan Presiden menjadi prioritas tunggal, mengesampingkan fungsi teknis para pejabat terkait.
Fernando Emas: "Sikap Arogan, Copot Saja!"
Kritik keras langsung datang dari Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Dalam keterangannya kepada Warta Ekonomi, Kamis (17/9/2026), Fernando tidak menahan diri untuk meluapkan kekecewaannya. Ia menilai tindakan Seskab bukan sekadar salah paham protokol, melainkan indikasi karakter yang buruk dalam mengawal Kepala Negara.
"Sungguh tindakan tersebut tidak patut dilakukan dan menunjukkan sikap arogansi yang berlebihan," tegas Fernando Emas.
Menurut Fernando, Presiden Prabowo adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan properti pribadi atau milik eksklusif segelintir orang di Ring 1 Istana. Upaya untuk mengisolasi Presiden dari pejabat teknisnya sendiri justru kontraproduktif.
"Sangat wajar kalau para pejabat tersebut turut melakukan pendampingan ketika Prabowo mencoba menggunakan LRT. Sikap Teddy ini sangat berlebihan. Bayangkan, bagaimana masyarakat bisa mendekat kepada Presiden kalau petinggi KAI dan Kemenhub saja tidak bisa masuk dalam satu gerbong? Ini menciptakan tembok pemisah," kritik Fernando.
Pola Perilaku yang Mengkhawatirkan
Yang membuat kasus ini semakin serius adalah fakta bahwa ini bukan kali pertama Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan akibat sikap represifnya. Fernando mengingatkan publik tentang rekam jejak Teddy yang pernah viral pada Februari 2024 silam.
Saat itu, Teddy terekam menggeser secara kasar seorang dokter militer berpangkat Kolonel yang sedang mendampingi Presiden Joko Widodo. Insiden lama tersebut seolah terulang kembali dengan pola yang sama: tindakan otoriter terhadap pejabat atau pihak yang dianggap menghalangi akses fisik ke Presiden, meskipun pihak tersebut memiliki kepentingan dinas yang sah.
Update Terbaru
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Sanksi Perusahaan yang Mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Pergerakan Rupiah Menguat Pagi Ini Ikuti Tren Mata Uang Asia
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 usai Bantai Afghanistan 4-0
Rabu / 18-11-2026, 10:59 WIB
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB






