Pengalihan kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia menuju Kementerian Keuangan kini telah memasuki fase finalisasi.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyampaikan bahwa skema pengalihan tersebut sudah selesai dibahas secara mendalam.

Proses ini dipastikan berjalan tanpa melibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara secara langsung dalam memenuhi kewajiban PT PSBI.

Pemetaan berbagai aspek penting seperti keuangan, bisnis, operasional, hingga hukum juga dilaporkan telah berjalan sesuai rencana.

Kementerian Keuangan saat ini sedang menjalankan proses due diligence serta evaluasi nilai terhadap saham PSBI yang akan dialihkan.

Secara paralel, penyusunan rancangan Peraturan Presiden turut digodok bersamaan dengan koordinasi intensif bersama Badan Pengelola BUMN serta BPI Danantara.

Sebelumnya, Danantara menargetkan proses pengalihan kepemilikan saham pelat merah di KCIC ke Kementerian Keuangan rampung pada September 2026.

Seluruh saham milik BUMN di KCIC nantinya akan dialihkan sepenuhnya kepada salah satu Special Mission Vehicle di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Konsorsium PT PSBI sendiri saat ini menguasai 60 persen saham KCIC yang terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, serta PT Perkebunan Nusantara.

Sementara itu, sisa 40 persen kepemilikan saham di dalam perusahaan patungan tersebut dipegang oleh konsorsium asal China yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.