Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Badan Usaha Khusus Migas yang disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Migas akan berada langsung di bawah presiden.

Pemerintah saat ini masih mencari formulasi regulasi yang tepat guna memperkuat posisi kelembagaan tersebut.

Penguatan Regulasi dan Perizinan Hulu Migas

Penguatan tersebut ditujukan agar proses perizinan lintas sektor tidak menjadi hambatan bagi peningkatan produksi migas.

Meski demikian, pelaksanaannya tetap akan memperhatikan kewenangan masing-masing kementerian terkait.

Pemerintah juga mendorong adanya fleksibilitas dalam skema pengelolaan serta negosiasi dengan pihak swasta maupun pemerintah.

Fleksibilitas tersebut mencakup skema kontrak seperti cost recovery ataupun bentuk kerja sama lainnya.

Namun, Bahlil belum menjelaskan apakah lembaga baru ini akan mengambil alih fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Rincian mengenai kelembagaan itu akan dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan komprehensif mengenai kewenangan BUK Migas akan disampaikan setelah surat presiden diterbitkan.

Peran dan Pengelolaan Dana dalam Draf RUU Migas

Dalam draf RUU Migas, lembaga baru ini dirancang untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha hulu migas secara menyeluruh.

Badan Usaha Khusus Migas tersebut juga dapat melakukan kerja sama dengan kontraktor, mempersiapkan penawaran wilayah kerja, menyeleksi kontraktor, hingga menandatangani kontrak kerja sama.

Selain itu, lembaga ini diatur dapat melakukan kegiatan investasi dalam bentuk participating interest pada wilayah kerja serta melaporkan pengusahaan kegiatan usaha hulu secara berkala kepada presiden.

Untuk struktur kelembagaannya, rancangan regulasi tersebut menetapkan adanya dewan pengawas dan dewan direksi yang masing-masing beranggotakan minimal tujuh orang.

Terkait pendanaan, pemerintah mengatur pengelolaan dana migas secara transparan dan akuntabel yang bersumber dari persentase penerimaan bersih, bonus, serta pungutan dan iuran negara.