Pemerintah Matangkan Aturan BUK Migas Demi Dongkrak Produksi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Badan Usaha Khusus Migas yang disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Migas akan berada langsung di bawah presiden.
Pemerintah saat ini masih mencari formulasi regulasi yang tepat guna memperkuat posisi kelembagaan tersebut.
Penguatan Regulasi dan Perizinan Hulu Migas
Penguatan tersebut ditujukan agar proses perizinan lintas sektor tidak menjadi hambatan bagi peningkatan produksi migas.
Meski demikian, pelaksanaannya tetap akan memperhatikan kewenangan masing-masing kementerian terkait.
Pemerintah juga mendorong adanya fleksibilitas dalam skema pengelolaan serta negosiasi dengan pihak swasta maupun pemerintah.
Fleksibilitas tersebut mencakup skema kontrak seperti cost recovery ataupun bentuk kerja sama lainnya.
Namun, Bahlil belum menjelaskan apakah lembaga baru ini akan mengambil alih fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Rincian mengenai kelembagaan itu akan dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Penjelasan komprehensif mengenai kewenangan BUK Migas akan disampaikan setelah surat presiden diterbitkan.
Peran dan Pengelolaan Dana dalam Draf RUU Migas
Dalam draf RUU Migas, lembaga baru ini dirancang untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha hulu migas secara menyeluruh.
Badan Usaha Khusus Migas tersebut juga dapat melakukan kerja sama dengan kontraktor, mempersiapkan penawaran wilayah kerja, menyeleksi kontraktor, hingga menandatangani kontrak kerja sama.
Selain itu, lembaga ini diatur dapat melakukan kegiatan investasi dalam bentuk participating interest pada wilayah kerja serta melaporkan pengusahaan kegiatan usaha hulu secara berkala kepada presiden.
Untuk struktur kelembagaannya, rancangan regulasi tersebut menetapkan adanya dewan pengawas dan dewan direksi yang masing-masing beranggotakan minimal tujuh orang.
Terkait pendanaan, pemerintah mengatur pengelolaan dana migas secara transparan dan akuntabel yang bersumber dari persentase penerimaan bersih, bonus, serta pungutan dan iuran negara.
Update Terbaru
Timnas Indonesia U-17 Incar Kemenangan Sempurna Lawan Myanmar
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Garuda Asia Segel Tiket Piala Asia U-17 2027 Lewat Tiga Kemenangan
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Cara Registrasi Mandiri di Portal Perlinsos Digital Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
BYD Mulai Mengubah Peta Persaingan Mobil Terlaris, Suzuki Perlu Perkuat Strategi Elektrifikasi
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Sanksi Perusahaan yang Mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Pergerakan Rupiah Menguat Pagi Ini Ikuti Tren Mata Uang Asia
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 usai Bantai Afghanistan 4-0
Rabu / 18-11-2026, 10:59 WIB
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB






