Panitia Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak adanya evaluasi nasional terhadap penanganan konflik yang tengah memanas di wilayah Papua.

Wakil Ketua Pansus Papua DPD Filep Wamafma menyatakan pemerintah perlu segera merumuskan peta jalan yang jelas.

Peta jalan tersebut harus mencakup target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, hingga mekanisme pengawasan.

Usulan itu disampaikan dalam kegiatan audiensi Pansus DPD yang berlangsung di kantor Bupati Mimika.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan TNI, Komnas HAM, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Dalam audiensi itu, pihak Pansus mendalami berbagai persoalan mulai dari kondisi pengungsi hingga layanan pendidikan.

Filep memaparkan data Komnas HAM yang mencatat adanya puluhan peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata selama semester pertama tahun 2026.

Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan korban jiwa serta sejumlah orang mengalami luka-luka.

Korban meninggal dunia mencakup warga sipil, aparat keamanan, hingga anggota kelompok bersenjata.

Kondisi ini menunjukkan tingginya tingkat urgensi untuk mengevaluasi strategi penyelesaian konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Pansus mendorong pembentukan tim investigasi, tim rekonsiliasi, atau tim dialog agar situasi bisa lebih aman.

Ukuran keberhasilan penanganan konflik bukan hanya ketika bentrokan berhenti, melainkan keamanan warga yang kembali.