Pemerintahan Australia mengambil langkah tegas dengan melarang sebagian besar mahasiswa asing membawa pasangan serta anak-anak selama menjalani masa studi.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tony Burke sebagai bagian dari strategi menekan angka migrasi bersih tahunan.

Pemerintah setempat menargetkan angka migrasi bersih bisa turun menjadi sekitar 225 ribu orang pada 2028 mendatang.

Selain sektor pendidikan, otoritas Australia juga memperketat aturan terkait visa liburan kerja atau working holiday visa.

Pengetatan Aturan Visa dan Penegakan Hukum

Tony Burke menegaskan bahwa penyesuaian aturan ini tidak berkaitan dengan tekanan politik dari partai berhaluan kanan.

Persoalan biaya hidup dan imigrasi memang menjadi perhatian utama para pemilih di negara tersebut dalam berbagai jajak pendapat.

Sebagai bentuk pengawasan lanjutan, pemerintah berencana merekrut 100 petugas kepatuhan tambahan guna menindak pelanggaran visa.

Fasilitas karantina era pandemi di Melbourne juga tengah ditinjau untuk dialihfungsikan sebagai lokasi penampungan tahanan imigrasi.

Dalam ketentuan baru ini, seluruh visa kunjungan akan memuat klausul larangan tinggal lebih lanjut.

Aturan tersebut dirancang untuk mencegah pemegang visa tetap berada di wilayah Australia sambil mengajukan permohonan kategori visa lain.

Pemerintah juga memberlakukan sistem undian bagi para backpacker yang berniat memperpanjang masa berlaku visa liburan kerja mereka.

Sementara itu, perpanjangan visa pelajar internasional hanya akan diberikan jika mereka melanjutkan studi ke jenjang kualifikasi yang lebih tinggi.

Kendati demikian, pengecualian tetap diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari kawasan Kepulauan Pasifik serta Asia Tenggara.

Sektor pendidikan internasional sendiri masih memegang peranan penting dengan menyumbang A$53,6 miliar bagi perekonomian nasional.