Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP) untuk beras yang hanya ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram. Dengan kata lain, terdapat selisih harga rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram yang harus ditanggung oleh konsumen.

Dampak finansial dari praktik penipuan ini sangatlah masif. Berdasarkan kalkulasi awal, kerugian konsumen akibat praktik penjualan beras fortifikasi palsu ini ditaksir mencapai Rp89 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan gizi yang lebih baik, namun malah menguap ke kantong para oknum tidak bertanggung jawab.

"Tujuan fortifikasi adalah untuk mengatasi stunting, membantu ibu hamil, ibu menyusui, dan meringankan beban orang miskin. Tetapi tujuannya sama sekali tidak tercapai. Justru, beras ini dijual jauh lebih mahal daripada beras premium maupun medium. Ini adalah bentuk eksploitasi yang tidak bisa dibiarkan," tegas Amran.

Modus Operandi: Jebakan Kemasan dan Klaim Palsu

Berdasarkan investigasi awal, modus yang digunakan dalam kasus fortifikasi ini memiliki pola yang sangat terstruktur dan mirip dengan kasus-kasus sebelumnya. Para pelaku memanfaatkan psikologi konsumen yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan pasca-pandemi.

Mereka dengan sengaja mendesain kemasan yang menarik, menggunakan istilah-istilah kesehatan yang terdengar ilmiah, dan menempelkan label "fortifikasi" atau "kaya vitamin" untuk memberikan klaim tertentu. Padahal, kandungan produk di dalamnya tidak melalui proses fortifikasi yang benar, atau jika ada, kadarnya jauh di bawah ambang batas yang diwajibkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian Kesehatan.

Praktik ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbukan risiko kesehatan jangka panjang. Konsumen, terutama ibu hamil dan anak-anak, mungkin mengira mereka telah memenuhi kebutuhan mikronutrien harian mereka, padahal kenyataannya tidak. Hal ini berpotensi memperparah masalah stunting dan kekurangan gizi yang sedang berjuang ditekan oleh pemerintah.