Gelombang kemarahan publik kembali menyapa dunia ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah tidak akan main-main dalam menindak para pelaku pemalsuan beras fortifikasi. Janji penindakan hukum yang tegas ini datang menyusul temuan mengejutkan bahwa puluhan merek beras yang beredar di pasaran ternyata tidak memenuhi standar gizi yang dijanjikan pada label kemasannya.

Langkah tegas ini menandai babak baru dalam perang pemerintah melawan praktik curang "mafia pangan". Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kelompok masyarakat paling rentan yang sejatinya menjadi target utama program fortifikasi beras nasional.

Babak Baru Perburuan Rente: Mengulang Sejarah Kelam 2025

Mentan Andi Amran Sulaiman secara eksplisit menyebut kasus dugaan kecurangan beras fortifikasi ini sebagai "babak kedua perburuan rente dalam tata niaga pangan". Pernyataan ini membawa ingatan publik pada skandal besar di tahun sebelumnya.

Pada 2025, aparat hukum telah berhasil menjerat 102 tersangka dalam kasus pengoplosan beras premium. Praktik curang tersebut tercatat merugikan konsumen hingga angka fantastis, yakni mencapai Rp98 triliun.

"Kasus beras fortifikasi ini adalah kelanjutan dari upaya sistematis untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat. Setelah pada 2025 aparat menjerat 102 tersangka dalam kasus pengoplosan beras premium yang merugikan konsumen Rp98 triliun, kini kita berhadapan dengan modus yang sama namun dengan kedok 'kesehatan'," ungkap Amran saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Penegasan ini memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir upaya-upaya yang mencoba menggagalkan program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat bawah.