Amerika Serikat kembali mengambil langkah kontroversial dengan menolak visa masuk untuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Penolakan tersebut membuat sang presiden batal menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pekan depan.

Berdasarkan laporan AFP, pihak berwenang di Washington tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan penolakan visa yang terjadi untuk kedua kalinya ini.

Namun, dalam kesempatan terpisah, Kementerian Luar Negeri AS justru melontarkan tuduhan bahwa Otoritas Palestina gagal melakukan reformasi.

Kantor Mahmoud Abbas menerima pemberitahuan resmi mengenai keputusan penolakan tersebut pada hari Rabu.

Selain sang presiden, Washington juga menolak permohonan visa bagi delegasi pejabat Palestina lainnya yang seharusnya mendampingi.

Seorang pejabat Palestina mengungkapkan bahwa dirinya telah membagikan dokumen pemberitahuan dari Kementerian Luar Negeri AS.

Dokumen tersebut merujuk pada Pasal 212(a)(3)(B) yang melarang penerbitan visa bagi individu terlibat aktivitas teroris.

Ketentuan hukum itu menyebabkan ketidaklayakan secara permanen bagi pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan izin masuk.

Kendati demikian, belum ada kejelasan pasti apakah penolakan visa Mahmoud Abbas didasarkan sepenuhnya pada pasal tersebut.

Pemerintah AS menyatakan bahwa Palestina melanggar undang-undang nasional karena menargetkan Israel di berbagai organisasi internasional.

Departemen Luar Negeri AS menegaskan sanksi perpanjangan visa ini dijatuhkan akibat aktivitas Palestina yang merusak prospek perdamaian.

Meski melarang para pejabat tinggi, Washington tetap mempertahankan pengecualian bagi anggota Misi Palestina untuk tetap beroperasi di New York.

Menanggapi larangan tersebut, Misi Palestina untuk PBB langsung merancang langkah alternatif.