Hakim pengadilan federal di Massachusetts, F. Dennis Saylor, mengambil langkah tegas terhadap kebijakan pembatasan izin tinggal bagi warga asing.

Ia memutuskan untuk memblokir aturan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memangkas durasi tinggal mahasiswa serta jurnalis asing.

Dalam putusan yang dikeluarkan pada Senin, Saylor menilai Departemen Keamanan Dalam Negeri mengadopsi kebijakan tersebut dengan alasan sangat lemah.

Aturan yang dirilis DHS pada 17 Juli lalu sebelumnya menetapkan batas maksimal visa pelajar dan akademisi menjadi empat tahun.

Selain itu, kebijakan tersebut juga membatasi masa tinggal jurnalis asing di AS menjadi hanya 240 hari saja.

Menurut Saylor, alasan pemerintahan Trump dalam menerapkan kebijakan itu bersifat sewenang-wenang sehingga melanggar hukum yang berlaku.

Ia menyebut keterkaitan antara aturan dan alasan yang dikemukakan menimbulkan pertanyaan sah mengenai tujuan sebenarnya dari pemerintah.

Hakim menduga tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk menjaga keamanan nasional, melainkan menegaskan kendali atas akademisi dan pers.

Berdasarkan aturan DHS, jurnalis asing diwajibkan mengajukan perpanjangan visa tanpa memiliki hak untuk mengajukan banding jika ditolak.

Sementara itu, masa tinggal bagi pelajar sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan durasi program pendidikan yang mereka jalani.

Kebijakan kontroversial ini dilaporkan berdampak langsung pada 1,6 juta orang pemegang visa F dan 500 ribu orang pemegang visa J.

Pihak DHS lantas menanggapi putusan pengadilan dengan menyatakan publik seharusnya berterima kasih kepada Trump atas penindakan penipuan.