Menkeu baru Suahasil Nazara menghadiri agenda rapat perdana bersama DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pertemuan tersebut merupakan Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.

Agenda utama dalam sidang itu adalah membahas penetapan pertimbangan terhadap RUU APBN 2027.

Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama para perwakilan daerah tersebut.

Beberapa isu utama mencakup transfer ke daerah, proyek pembangunan infrastruktur, dana desa, hingga kapasitas fiskal daerah.

Suahasil menilai pertimbangan dari DPD diberikan pada waktu yang sangat tepat karena pemerintah sedang membahas RAPBN 2027 bersama DPR RI.

Kehadiran masukan itu diharapkan mampu mencerminkan aspirasi nyata dari seluruh daerah di Indonesia.

Sidang paripurna ini sekaligus menjadi kelanjutan dari rangkaian kerja yang sebelumnya sempat dijalankan oleh pendahulunya.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa sempat memaparkan realisasi APBN dan aliran modal asing sebelum mengakhiri masa jabatannya.

Dalam keterangannya usai sidang, Suahasil menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPD RI atas undangan dan masukan yang diberikan.

Menurutnya, proses tata bernegara yang baik ini melibatkan perspektif dari seluruh wilayah di tanah air.

Sidang ini juga menjadi kelanjutan dari agenda kerja yang sebelumnya dijalankan oleh Menteri Keuangan terdahulu, Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelum pergantian kepemimpinan, Purbaya sempat memaparkan laporan terkait realisasi APBN, aliran modal asing, serta gaji PPPK di hadapan Komite IV DPD RI pada Senin (14/9).

Di tengah agenda tersebut, jalannya rapat sempat terhenti sejenak setelah Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi menyampaikan interupsi terkait adanya panggilan telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Setelah meninggalkan ruang rapat untuk merespons panggilan tersebut, posisi Purbaya sebagai Bendahara Negara kemudian resmi berganti dan kini dilanjutkan oleh Suahasil Nazara.