Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah.

Pembiayaan melalui obligasi wajib memperhitungkan kemampuan keuangan daerah secara matang.

Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pendanaan tidak membebani anggaran fiskal yang berkelanjutan.

Ia tidak ingin penerbitan instrumen keuangan ini justru menimbulkan masalah baru bagi kepala daerah yang baru menjabat.

Banyak kepala daerah yang mengeluh karena harus menanggung sisa utang dari pemerintahan sebelumnya.

Penerbitan obligasi dinilai sah dilakukan apabila dananya dialokasikan untuk membiayai proyek produktif.

Proyek tersebut juga harus mampu menghasilkan pendapatan nyata bagi wilayah yang bersangkutan.

Tito memberikan contoh pembangunan rumah sakit yang dikelola lewat Badan Layanan Umum Daerah.

Fasilitas kesehatan yang menghasilkan pemasukan bisa dipakai untuk melunasi kewajiban utang.

Penerimaan itu bahkan berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

Sebaliknya, pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah diminta untuk mengurungkan niat menerbitkan obligasi.

Pemaksaan penerbitan obligasi pada daerah berkemampuan fiskal rendah hanya akan memperberat kinerja kepemimpinan berikutnya.