Rencana pembukaan 200 juta rekening bank baru oleh pemerintah mendadak mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif.

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mempertanyakan urgensi dari penetapan target tersebut secara transparan.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan, masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening pada 2026 hanya sekitar 15,3 juta jiwa.

Kondisi itu membuat DPR meminta pemerintah menjelaskan sasaran utama dari pembukaan rekening dalam skala besar tersebut.

Selain itu, program ini juga dikhawatirkan memicu potensi rekening ganda bagi masyarakat yang sebenarnya sudah mempunyai akun bank.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk mendanai pembukaan rekening massal tersebut.

Setiap rekening baru direncanakan bakal memperoleh dana awal sebesar Rp50.000 dari total anggaran yang bersumber dari APBN.

Azis mendorong adanya evaluasi cost-benefit agar anggaran besar itu tidak habis untuk kegiatan administratif yang tidak efektif.

Program pembukaan rekening massal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto bagi seluruh warga negara berusia 17 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa mekanisme pelaksanaan masih dibahas bersama BI dan OJK.

Tahap awal pelaksanaan program rencananya akan digarap melalui PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia.