Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku pihaknya banyak menerima laporan terkait fasilitas kesehatan yang gagal membayar hak pekerjanya.

Kasus tersebut melibatkan rumah sakit berstatus paripurna yang mengalami masalah pembayaran gaji dokter hingga tenaga kesehatan lain.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin.

Situasi ini mulai memperlihatkan bahwa akreditasi tertinggi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi internal rumah sakit secara keseluruhan.

Keluhan mengenai tenaga medis yang tidak dibayar atau penundaan jasa pelayanan turut terjadi pada fasilitas kesehatan paripurna.

Rumah sakit paripurna merupakan predikat akreditasi terbaik dari badan pemerintah terkait mutu pelayanan serta perlengkapan medis.

Predikat tersebut diberikan karena fasilitas kesehatan dinilai telah memenuhi seluruh standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Namun, Budi menyebutkan bahwa status paripurna selama ini tidak pernah mengukur manajemen rumah sakit terkait kesejahteraan sumber daya manusia.

Faktor kesejahteraan tenaga kerja rupanya sama sekali tidak masuk ke dalam indikator penilaian akreditasi sebelumnya.

Ke depan, Kementerian Kesehatan berencana mengevaluasi sistem penilaian tersebut agar tidak hanya berfokus pada standar fasilitas.

Sistem penilaian rumah sakit nantinya juga akan berbasis pada tingkat kepuasan tenaga kerja dan juga pengalaman pasien.

Pemerintah ingin menghubungkan pengalaman dokter serta perawat yang tidak terlayani dengan baik ke dalam proses akreditasi.

Bahkan, sistem penilaian masa depan diharapkan mampu melibatkan partisipasi pasien secara langsung melalui pilihan emotikon.