Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pertumbuhan investasi daerah melalui penguatan iklim usaha dan transparansi layanan.

Langkah tersebut diwujudkan lewat kemudahan perizinan serta pemberian kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang menanamkan modalnya.

Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa realisasi investasi di Jakarta mencatatkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Angka investasi melonjak dari Rp103,3 triliun pada 2021 hingga mencapai Rp270,9 triliun pada 2025.

Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi tercatat menyentuh angka Rp173,6 triliun dengan kontribusi 17,2 persen terhadap total nasional.

Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi ibu kota berada di angka 5,52 persen.

Reformasi Pelayanan dan Perizinan

Pemprov DKI melakukan pembenahan mendasar untuk menjadikan wilayahnya sebagai kota yang terbuka, kompetitif, dan responsif.

Melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah menetapkan batas waktu penyelesaian perizinan paling lama 15 hari.

Aturan ini mencakup kepastian waktu untuk pengurusan Koefisien Lantai Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi.

Pembangunan infrastruktur juga mengedepankan skema kolaborasi dan kemitraan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Pramono menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik agar Jakarta siap menjadi kota global yang hijau dan tangguh.