Para pemimpin Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales dilaporkan mengadakan pertemuan pada Senin (14/9).

Agenda tersebut membahas kemungkinan masing-masing wilayah untuk melepaskan diri dari Britania Raya.

Menteri Utama Skotlandia John Swinney, Menteri Utama Wales Rhun ap Iorwerth, dan Menteri Utama Irlandia Utara Michelle O'Neill berencana menandatangani deklarasi bersama.

Deklarasi itu menuntut hak agar mereka dapat menggelar referendum kemerdekaan dari Inggris secara resmi.

Langkah tersebut muncul setelah Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengisyaratkan kesiapan mengizinkan referendum.

Syarat utamanya adalah harus ada konsensus yang jelas untuk mendukung wacana pemisahan diri tersebut.

Tinjauan Hukum Mengenai Status Konstitusional

Hukum internasional rupanya tidak memberikan hak unilateral yang setara bagi ketiga wilayah tersebut.

Hukum konstitusional Inggris juga tidak menyediakan jalur identik untuk melaksanakan perubahan status wilayah.

Skotlandia memiliki opsi mengadakan referendum melalui Peraturan Pasal 30 yang memodifikasi lampiran 5.

Namun, Parlemen Skotlandia saat ini tidak mempunyai kewenangan membuat undang-undang tersebut secara sepihak.

Pemerintah Skotlandia sebelumnya merilis rancangan undang-undang referendum kemerdekaan pada 8 Agustus 2026.

Sementara itu, Wales berada dalam posisi yang serupa berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Wales 2006.

Pemerintah Inggris tidak diwajibkan mengesahkan referendum hanya karena dukungan publik telah mencapai tingkat tertentu.

Di sisi lain, Irlandia Utara menempati posisi berbeda melalui kerangka Perjanjian Belfast/Good Friday.

Aturan tersebut menyediakan kerangka kerja berbasis persetujuan untuk mengubah status konstitusional wilayahnya.