Pemerintah saat ini masih meneliti usulan mengenai masa jabatan kepala desa yang diajukan tanpa pembatasan periode tertentu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya perlu meninjau secara mendalam berbagai aspek terkait.

Kajian tersebut mencakup analisis menyeluruh mengenai dampak positif serta negatif sebelum pemerintah mengambil keputusan resmi.

Pernyataan itu disampaikan Tito Karnavian saat berada di Gedung DPR RI pada hari Senin tanggal 14.09.2026.

Usulan tersebut sebelumnya mencuat ketika sejumlah kepala desa yang hampir habis masa jabatannya melakukan audiensi.

Pertemuan bersama pimpinan DPR tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 09.09.2026.

Para kepala desa menilai bahwa masa jabatan sebaiknya tidak lagi dibatasi oleh aturan periodisasi yang berlaku.

Saeffudin selaku Kepala Desa Kasegeran menyampaikan pandangan terkait usulan tersebut di hadapan para pihak berwenang.

Ia berasal dari Kecamatan Cilongok yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas dalam kesempatan audiensi tersebut.

Menurut Saeffudin, aturan masa jabatan tanpa batas berkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas anggaran desa.

Selain itu, usulan ini juga menyangkut persoalan keamanan serta ketertiban masyarakat yang ada di lingkungan desa.

Dalam kesempatan yang sama, Saeffudin turut menyoroti keterbatasan jumlah pegawai negeri sipil yang tersedia.

Keterbatasan tersebut berkaitan dengan penugasan pegawai negeri sipil sebagai penjabat kepala desa di berbagai wilayah.

Hingga kini, pemerintah masih terus mengkaji seluruh rangkaian usulan tersebut secara cermat.

Kajian mendalam ini dilakukan sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan terkait sistem masa jabatan kepala desa.