Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menerapkan kebijakan baru terkait pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian.

Kendaraan pribadi di wilayah tersebut kini hanya diizinkan melakukan pengisian bahan bakar ketika indikator menunjukkan posisi satu bar ke bawah.

Kebijakan ketat ini dikeluarkan guna mengatasi persoalan antrean panjang kendaraan yang kerap mengular di berbagai titik stasiun pengisian.

Aturan tersebut tertuang secara resmi melalui surat edaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan.

Dokumen bernomor 670/2478/DESDM itu diterbitkan pada 12 September 2026 dan ditujukan kepada pihak pengelola migas regional.

Langkah pembatasan ini bertujuan mencegah aksi pembelian berlebihan serta pengisian berulang yang memicu kelangkaan stok.

Selain pembatasan indikator bensin, pemerintah daerah juga memberlakukan sistem ganjil genap bagi kendaraan bermotor.

Penerapan aturan ganjil genap pelat nomor tersebut berlangsung mulai tanggal 13 hingga 20 September 2026 di SPBU.

Kendaraan berpelat ganjil wajib mengisi bahan bakar pada tanggal ganjil, sedangkan pelat genap dilayani pada tanggal genap.

Pemerintah setempat juga mengatur ulang jadwal operasional pengisian khusus bagi kendaraan besar seperti truk dan bus.

Truks dan bus besar dialihkan untuk mengisi bahan bakar pada malam hari mulai pukul 21.00 Wita hingga 06.00 Wita.

Pengaturan waktu malam hari ini disiapkan untuk menghindari penumpukan kendaraan besar yang sering memicu kemacetan siang.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pihaknya turut menggandeng aparat penegak hukum di lapangan.

Aparat kepolisian dilibatkan untuk menindak tegas distributor ilegal yang menyalahgunakan pasokan subsidi untuk industri.

Pihak pengelola juga diminta memaksimalkan kesiapan petugas di setiap nozel serta menambah fasilitas modular stasiun pengisian.