Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya kesenjangan antara status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu layanan nyata.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Evaluasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Sistem penilaian yang selama ini dipakai masih berfokus pada pemenuhan input dan bersifat daftar periksa.

Kondisi itu dinilai belum tentu menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima pasien setiap hari.

Rumah sakit bisa saja memperoleh status akreditasi yang baik di tengah tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Persoalan lain mencakup keterlambatan pembayaran tenaga kesehatan serta kesulitan dalam penyediaan obat.

Penilaian eksternal selama ini juga cenderung dilakukan secara berkala dan belum mencerminkan kondisi pelayanan harian.

Hasil Verifikasi Kementerian Kesehatan

Kemenkes melakukan verifikasi terhadap 192 rumah sakit yang mengajukan status akreditasi sepanjang Februari hingga Juli 2026.

Hasilnya menunjukkan ketidaksesuaian pada 71 persen pengajuan, sementara hanya 29 persen yang dinilai sesuai.

Ketidaksesuaian terbanyak ditemukan pada rumah sakit yang sebelumnya mengantongi status paripurna dari lembaga penyelenggara akreditasi.

Dari 144 rumah sakit berstatus paripurna yang dinilai, hanya sembilan yang sesuai setelah diverifikasi.

Sebanyak 135 rumah sakit berstatus paripurna lainnya justru dinilai tidak sesuai oleh Kemenkes.

Sementara itu, dari 39 rumah sakit berstatus utama, sebanyak 38 dinyatakan sesuai dan satu tidak sesuai.

Seluruh sembilan rumah sakit berstatus madya yang turut diverifikasi dinilai telah sesuai.

Rencana Perubahan Sistem Penilaian

Kemenkes berencana mengubah sistem akreditasi agar tidak lagi bertumpu pada fasilitas dan dokumen semata.

Tiga komponen utama yang akan diperkuat meliputi pengalaman pasien, capaian outcome klinis, serta tata kelola fasilitas.

Pengalaman pasien akan diukur langsung melalui platform digital SATUSEHAT secara berkala.

Hasil survei tersebut rencananya akan dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi mutu layanan.

Perubahan status akreditasi ini dipastikan tidak langsung memengaruhi pembayaran BPJS Kesehatan.

Periode lima tahun ke depan akan dimanfaatkan untuk pembinaan dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan.