Salurkan Hak Utuh, Bapanas Buka Pengaduan Pungli Bantuan Beras
Badan Pangan Nasional meminta masyarakat segera melaporkan dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan pangan beras.
Pengaduan terkait penyimpangan tersebut dapat langsung disampaikan melalui hotline Bapanas di nomor 0895391606768.
Selain nomor telepon seluler tersebut, warga juga bisa memakai situs ppid. badanpangan.
go. id untuk mengirimkan laporan resmi.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menyatakan bantuan pangan merupakan hak penuh Keluarga Penerima Manfaat.
Bantuan itu harus diterima secara utuh tanpa ada potongan dalam bentuk apa pun oleh pihak mana pun.
Pihaknya meminta seluruh pendamping, aparat desa, hingga petugas penyalur untuk tidak melakukan pungutan dengan alasan apa pun.
Bapanas memastikan bakal menindaklanjuti setiap laporan dugaan pungutan bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah.
Masyarakat juga mempunyai opsi untuk melaporkan indikasi penyimpangan melalui kanal Whistleblowing System resmi Bapanas.
Langkah penegasan ini mengemuka setelah muncul laporan dugaan pungutan terhadap penerima bantuan di beberapa daerah.
Laporan tersebut mencuat di tengah pelaksanaan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 secara nasional.
Bantuan pangan beras tahap kedua tahun ini menyasar 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
Penerima tersebut masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari Kementerian Sosial.
Bantuan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 disalurkan sekaligus sebanyak 30 kilogram beras per Keluarga Penerima Manfaat.
Jumlah tersebut berbeda dari skema sebelumnya yang hanya diberikan sebanyak 10 kilogram beras setiap bulannya.
Total penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk program ini mencapai 997.200 ton beras di seluruh Indonesia.
Penyaluran beras bantuan sosial tersebut ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada akhir bulan September 2026.
Bapanas menegaskan seluruh biaya bantuan pangan beras ini sudah sepenuhnya ditanggung langsung oleh negara.
Tidak ada pungutan sah yang dikenakan kepada warga saat mengambil bantuan di kantor desa maupun kelurahan.
Update Terbaru
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB






