Badan Pangan Nasional meminta masyarakat segera melaporkan dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan pangan beras.

Pengaduan terkait penyimpangan tersebut dapat langsung disampaikan melalui hotline Bapanas di nomor 0895391606768.

Selain nomor telepon seluler tersebut, warga juga bisa memakai situs ppid. badanpangan.

go. id untuk mengirimkan laporan resmi.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menyatakan bantuan pangan merupakan hak penuh Keluarga Penerima Manfaat.

Bantuan itu harus diterima secara utuh tanpa ada potongan dalam bentuk apa pun oleh pihak mana pun.

Pihaknya meminta seluruh pendamping, aparat desa, hingga petugas penyalur untuk tidak melakukan pungutan dengan alasan apa pun.

Bapanas memastikan bakal menindaklanjuti setiap laporan dugaan pungutan bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah.

Masyarakat juga mempunyai opsi untuk melaporkan indikasi penyimpangan melalui kanal Whistleblowing System resmi Bapanas.

Langkah penegasan ini mengemuka setelah muncul laporan dugaan pungutan terhadap penerima bantuan di beberapa daerah.

Laporan tersebut mencuat di tengah pelaksanaan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 secara nasional.

Bantuan pangan beras tahap kedua tahun ini menyasar 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat di seluruh wilayah Indonesia.

Penerima tersebut masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari Kementerian Sosial.

Bantuan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 disalurkan sekaligus sebanyak 30 kilogram beras per Keluarga Penerima Manfaat.

Jumlah tersebut berbeda dari skema sebelumnya yang hanya diberikan sebanyak 10 kilogram beras setiap bulannya.

Total penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk program ini mencapai 997.200 ton beras di seluruh Indonesia.

Penyaluran beras bantuan sosial tersebut ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada akhir bulan September 2026.

Bapanas menegaskan seluruh biaya bantuan pangan beras ini sudah sepenuhnya ditanggung langsung oleh negara.

Tidak ada pungutan sah yang dikenakan kepada warga saat mengambil bantuan di kantor desa maupun kelurahan.