Kementerian Luar Negeri Palestina secara terbuka memberikan apresiasi terhadap hasil kesepakatan dalam KTT BRICS ke-18.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut diselenggarakan di India pada tanggal 12 hingga 13 September 2026.

Melalui Deklarasi New Delhi, forum internasional itu menegaskan kembali dukungan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina.

Pemerintah Palestina menilai sikap resmi BRICS tersebut sejalan sepenuhnya dengan aturan hukum internasional.

Salah satu poin penting dalam deklarasi adalah penolakan tegas terhadap segala upaya pengusiran paksa warga.

Kelompok negara tersebut juga menyerukan penghentian pendudukan Israel serta mendukung penuh penyelesaian konflik.

Solusi dua negara dipandang sebagai jalur diplomatik utama untuk meredakan ketegangan yang terus berlangsung.

Selain itu, BRICS memberikan dukungan terhadap keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dukungan juga mencakup pembentukan negara merdeka dan berdaulat berdasarkan batas wilayah 4 Juni 1967.

Wilayah Yerusalem ditegaskan kembali sebagai ibu kota dari negara Palestina yang sah.

Meski menyambut baik dukungan politik tersebut, pemerintah Palestina meminta adanya langkah implementasi nyata.

Masyarakat internasional didesak agar memikul tanggung jawab hukum untuk menegakkan berbagai resolusi.

Deklarasi itu turut mengapresiasi keberlanjutan mandat Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB bagi pengungsi.

Perlindungan terhadap tempat suci di Yerusalem serta kelancaran bantuan ke Jalur Gaza juga ditekankan.

Palestina berharap berbagai pelanggaran serius dan pembangunan permukiman ilegal dapat segera dihentikan.