Potensi Pajak Berbasis Lingkungan yang Masih Terkendala Aturan
Penerapan instrumen pajak hijau di Indonesia belum berjalan secara optimal. Padahal, kebijakan ini dapat berfungsi sebagai pengubah perilaku sekaligus sumber penerimaan negara.
Hampir setiap hari masyarakat membeli air minum dalam kemasan plastik sekali pakai. Sebagian besar sampah botol plastik tersebut berakhir di lingkungan tanpa penanganan.
Data menunjukkan sekitar 45% sampah plastik di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Perusahaan produsen hampir tidak pernah menanggung biaya untuk membersihkan sampah tersebut.
Pemerintah sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengenakan pungutan atas plastik. Uang dari pungutan tersebut dapat langsung dialokasikan untuk penanganan sampah.
Melalui regulasi tertentu, besaran pungutan dapat disesuaikan dengan biaya penanganan lingkungan. Langkah ini otomatis menaikkan harga jual produk di pasaran.
Harga yang lebih mahal akan membuat masyarakat berpikir ulang sebelum membeli. Konsumen dapat beralih membawa wadah minum sendiri demi menekan pencemaran.
Potensi Sektor Lain
Pajak hijau secara umum diterapkan pada empat aspek utama. Aspek tersebut meliputi sumber daya alam, energi, transportasi, serta polusi.
Salah satu contoh kebijakan terbaru adalah pajak karbon yang diatur dalam undang-undang. Pajak ini dihitung berdasarkan volume emisi yang berkontribusi terhadap pemanasan global.
Sayangnya, aturan mengenai pajak karbon tersebut belum juga diterapkan hingga saat ini. Selain itu, cukai juga dapat dikenakan untuk barang yang mencemari lingkungan.
Penambahan jenis pajak baru atau perluasan objek pungutan membutuhkan pertimbangan yang matang. Kebijakan ini dinilai akan membawa pengaruh besar terhadap perekonomian nasional.
Dilema Kebijakan
Menteri keuangan menyatakan tidak ada pajak baru sebelum ekonomi tumbuh tinggi dalam beberapa kuartal. Pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan aturan baru.
Sektor energi dan kehutanan menjadi penyumbang emisi terbesar yang perlu mendapat perhatian khusus. Pungutan yang ada saat ini dinilai belum efektif menahan laju eksploitasi.
Pemerintah terus mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengawasan lingkungan. Kebijakan disinsentif berbasis pasar dinilai relevan sebagai alternatif solusi.
Update Terbaru
Sinopsis Rocky Rani Ki Prem Kahani Mega Bollywood Paling Yahud Hari ini 18 November 2026 di ANTV
Rabu / 18-11-2026, 04:33 WIB
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB






