Penerapan instrumen pajak hijau di Indonesia belum berjalan secara optimal. Padahal, kebijakan ini dapat berfungsi sebagai pengubah perilaku sekaligus sumber penerimaan negara.

Hampir setiap hari masyarakat membeli air minum dalam kemasan plastik sekali pakai. Sebagian besar sampah botol plastik tersebut berakhir di lingkungan tanpa penanganan.

Data menunjukkan sekitar 45% sampah plastik di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Perusahaan produsen hampir tidak pernah menanggung biaya untuk membersihkan sampah tersebut.

Pemerintah sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengenakan pungutan atas plastik. Uang dari pungutan tersebut dapat langsung dialokasikan untuk penanganan sampah.

Melalui regulasi tertentu, besaran pungutan dapat disesuaikan dengan biaya penanganan lingkungan. Langkah ini otomatis menaikkan harga jual produk di pasaran.

Harga yang lebih mahal akan membuat masyarakat berpikir ulang sebelum membeli. Konsumen dapat beralih membawa wadah minum sendiri demi menekan pencemaran.

Potensi Sektor Lain

Pajak hijau secara umum diterapkan pada empat aspek utama. Aspek tersebut meliputi sumber daya alam, energi, transportasi, serta polusi.

Salah satu contoh kebijakan terbaru adalah pajak karbon yang diatur dalam undang-undang. Pajak ini dihitung berdasarkan volume emisi yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Sayangnya, aturan mengenai pajak karbon tersebut belum juga diterapkan hingga saat ini. Selain itu, cukai juga dapat dikenakan untuk barang yang mencemari lingkungan.

Penambahan jenis pajak baru atau perluasan objek pungutan membutuhkan pertimbangan yang matang. Kebijakan ini dinilai akan membawa pengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

Dilema Kebijakan

Menteri keuangan menyatakan tidak ada pajak baru sebelum ekonomi tumbuh tinggi dalam beberapa kuartal. Pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan aturan baru.

Sektor energi dan kehutanan menjadi penyumbang emisi terbesar yang perlu mendapat perhatian khusus. Pungutan yang ada saat ini dinilai belum efektif menahan laju eksploitasi.

Pemerintah terus mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengawasan lingkungan. Kebijakan disinsentif berbasis pasar dinilai relevan sebagai alternatif solusi.