Manuver Politik Berujung Pemecatan Kader PDIP Surabaya oleh DPP
Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap salah satu kadernya asal Surabaya, Achmad Hidayat.
Keputusan tegas tersebut diambil buntut dari kunjungan politik yang bersangkutan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo.
Alasan Sanksi dan Pelanggaran Berat
Achmad yang merupakan mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya dinilai telah melakukan sejumlah pelanggaran disiplin.
Sanksi tersebut tercantum secara resmi dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 yang diterbitkan awal September.
Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Jakarta.
Partai menilai manuver politik Achmad yang membela serta mendesak rehabilitasi status Jokowi sebagai bentuk pembangkangan.
Klarifikasi dan Tanggapan Kader
Menanggapi keputusan partai, Achmad Hidayat mengaku menerima sanksi pemecatan tersebut dengan sikap legowo.
Ia menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Joko Widodo dilakukan atas inisiatif pribadi murni untuk bersilaturahmi.
Achmad juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan partai untuk mengawal pemenangan sejumlah kepala daerah sebelumnya.
Kronologi Sidang Etik dan Pembelaan Diri
Dalam keterangannya, Achmad membeberkan pemanggilan oleh komite etik partai yang dipimpin oleh Pengurus DPP PDIP Sadarestuwati pada akhir Agustus 2026 lalu.
Ia dicecar mengenai tujuannya menemui Jokowi di Solo setelah sebelumnya berziarah ke makam Mbah Kiai Hasan Besari di Ponorogo bersama rekan sesama kader.
Achmad menegaskan bahwa pertemuannya murni bersilaturahmi dan menanyakan ihwal komunikasi dengan para tokoh nasional, meski partai mencurigai adanya motif politik lain.
DPP PDIP sempat melontarkan dugaan bahwa kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana kepindahannya ke Partai Solidaritas Indonesia yang langsung ia tepis.
Sepulang dari sidang etik tersebut, ia sempat mengeluarkan tiga pernyataan sikap sebelum akhirnya SK pemecatan resmi diterbitkan dan dikirimkan.
Dengan keputusan tersebut, seluruh hak, kewajiban, dan kedudukannya di partai resmi dicabut serta dilarang keras menggunakan atribut PDIP.
Update Terbaru
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB






