Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap salah satu kadernya asal Surabaya, Achmad Hidayat.

Keputusan tegas tersebut diambil buntut dari kunjungan politik yang bersangkutan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo.

Alasan Sanksi dan Pelanggaran Berat

Achmad yang merupakan mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya dinilai telah melakukan sejumlah pelanggaran disiplin.

Sanksi tersebut tercantum secara resmi dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 yang diterbitkan awal September.

Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Jakarta.

Partai menilai manuver politik Achmad yang membela serta mendesak rehabilitasi status Jokowi sebagai bentuk pembangkangan.

Klarifikasi dan Tanggapan Kader

Menanggapi keputusan partai, Achmad Hidayat mengaku menerima sanksi pemecatan tersebut dengan sikap legowo.

Ia menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Joko Widodo dilakukan atas inisiatif pribadi murni untuk bersilaturahmi.

Achmad juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan partai untuk mengawal pemenangan sejumlah kepala daerah sebelumnya.

Kronologi Sidang Etik dan Pembelaan Diri

Dalam keterangannya, Achmad membeberkan pemanggilan oleh komite etik partai yang dipimpin oleh Pengurus DPP PDIP Sadarestuwati pada akhir Agustus 2026 lalu.

Ia dicecar mengenai tujuannya menemui Jokowi di Solo setelah sebelumnya berziarah ke makam Mbah Kiai Hasan Besari di Ponorogo bersama rekan sesama kader.

Achmad menegaskan bahwa pertemuannya murni bersilaturahmi dan menanyakan ihwal komunikasi dengan para tokoh nasional, meski partai mencurigai adanya motif politik lain.

DPP PDIP sempat melontarkan dugaan bahwa kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana kepindahannya ke Partai Solidaritas Indonesia yang langsung ia tepis.

Sepulang dari sidang etik tersebut, ia sempat mengeluarkan tiga pernyataan sikap sebelum akhirnya SK pemecatan resmi diterbitkan dan dikirimkan.

Dengan keputusan tersebut, seluruh hak, kewajiban, dan kedudukannya di partai resmi dicabut serta dilarang keras menggunakan atribut PDIP.