Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh institusi pendidikan tinggi di wilayahnya.

Langkah tersebut berupa pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh secara daring mulai tanggal 14 sampai 18 September 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi serta elpiji 3 kilogram yang melanda daerah.

Kondisi tersebut memicu antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum dalam beberapa hari terakhir.

Mobilitas masyarakat yang mencakup mahasiswa dan tenaga pendidik menuju kampus dinilai berisiko terganggu oleh situasi ini.

Pemerintah daerah merumuskan langkah penanganan bersama Satuan Tugas BBM dan Elpiji, Kepolisian Daerah, TNI, serta Pertamina.

Surat imbauan resmi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman untuk mengurangi volume kendaraan di jalan.

Pihak pemprov menegaskan bahwa pengumuman ini merupakan bentuk kolaborasi serta dukungan, bukan sebuah instruksi mutlak.

Pelaksanaannya tetap menyerahkan kewenangan penuh kepada kebijakan akademik dari masing-masing perguruan tinggi.

Kegiatan akademik yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda tetap diizinkan berlangsung secara tatap muka.

Aktivitas tersebut mencakup praktikum laboratorium, ujian terjadwal, hingga kegiatan penelitian lapangan di kampus.

Pimpinan institusi diminta tetap memperhatikan aspek efisiensi penggunaan bahan bakar dan faktor keselamatan sivitas akademika.

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga langsung meningkatkan pasokan dan distribusi ke berbagai SPBU di Sulawesi Selatan.

Peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi menjadi pemicu utama melonjaknya antrean kendaraan.

Pertamina merespons lonjakan ini dengan menambah pasokan ke terminal dan mengoptimalkan operasional penyaluran.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyatakan ketersediaan stok terus dijaga pada level aman.

Pihaknya berkomitmen untuk memantau kondisi lapangan secara berkala dan menyesuaikan pasokan sesuai kebutuhan riil masyarakat.