Iran dikabarkan membuka peluang untuk memproduksi senjata nuklir di tengah situasi konflik dengan Amerika Serikat yang semakin memanas.

Langkah tersebut juga mencakup potensi penarikan diri Teheran dari Perjanjian Nonproliferasi Nuklir yang telah lama mengikat kedua negara.

Abbas Goudarzi selaku juru bicara dewan pimpinan parlemen Iran menyatakan bahwa negaranya dapat dengan mudah merevisi doktrin nuklir.

Kebijakan itu dipertimbangkan seiring dengan mandeknya proses perundingan damai yang berlangsung dengan pihak Washington.

Menurut Goudarzi, Amerika Serikat bersama sekutunya berupaya keras untuk memaksa Iran agar menyerah dalam berbagai sektor.

Oleh karena itu, Teheran menilai bahwa mereka perlu menghadapi pihak Washington melalui pendekatan logika kekuasaan dan kekerasan.

Ia menegaskan bahwa peninjauan ulang doktrin nuklir beserta perjanjian internasional tersebut merupakan hal yang sangat mudah dicapai.

Ketegangan antara kedua negara ini meningkat tajam menyusul sejumlah insiden militer yang melibatkan kapal perang dan pangkalan.

Sebelumnya, Iran mengeklaim telah melancarkan serangan terhadap kapal perang serta pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania.

Serangan tersebut kemudian langsung dibalas oleh pihak Amerika Serikat dengan melancarkan serangan udara ke kapal-kapal tanker Iran.

Diketahui bahwa Washington dan Teheran telah terikat dalam perjanjian internasional tersebut sejak diratifikasi pada periode 1969 hingga 1970.

Berdasarkan aturan itu, Iran berstatus sebagai negara tanpa senjata nuklir, sementara Amerika Serikat merupakan pemilik senjata nuklir.

Perjanjian tersebut dirancang khusus guna mencegah produksi serta penggunaan senjata nuklir secara sewenang-wenang oleh suatu negara.

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian sempat menegaskan komitmen negaranya untuk tetap mematuhi ketentuan di dalam perjanjian.