Mahkamah Konstitusi secara resmi menyatakan menolak permohonan sengketa yang diajukan terkait pencalonan Wakil Presiden.

Langkah hukum tersebut sebelumnya didaftarkan oleh pakar hukum tata negara bersama tim kuasa hukum serta didukung sejumlah elemen.

Permohonan itu memasukkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres yang menuntut diskualifikasi dari jabatan.

Fokus utama dari gugatan tersebut menyoroti keabsahan syarat pendidikan minimal yang dipersoalkan oleh pihak pemohon.

Dokumen Surat Keterangan Penyetaraan ijazah luar negeri dari kementerian terkait menjadi sorotan utama dalam materi perkara.

Dalam petitum permohonan, pemohon meminta pembatalan keputusan KPU serta penundaan pelantikan Wakil Presiden terpilih.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia menanggapi penolakan berkas tersebut sebagai akhir dari perdebatan ijazah yang dianggap tidak penting.

Prediksi penolakan berkas oleh Mahkamah Konstitusi disampaikan setelah proses pemeriksaan dokumen pendaftaran selesai dilakukan.