Korea Selatan mulai memberlakukan perluasan aturan spionase pada Minggu.

Langkah ini membuat tindakan mata-mata demi kepentingan negara asing tidak lagi terbatas pada kasus yang berkaitan dengan Korea Utara.

Perubahan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan teknologi strategis nasional.

Sektor yang mendapat penjagaan ketat mencakup semikonduktor, display, baterai, serta kecerdasan buatan.

Penguatan regulasi ini dilatarbelakangi oleh persaingan industri global yang semakin ketat.

Majelis Nasional Korea Selatan sebelumnya telah mengesahkan revisi Criminal Act pada 26 Februari.

Regulasi lama dinilai tidak memadai untuk menghukum kasus spionase industri yang melibatkan aktor di luar Korea Utara.

Amandemen undang-undang itu menciptakan tindak pidana baru khusus untuk spionase bagi negara asing atau organisasi yang setara.

Pelanggar aturan baru ini dapat dikenai hukuman minimal tiga tahun penjara.

Sementara itu, ketentuan lama yang mengatur spionase untuk kepentingan negara musuh tetap dipertahankan.

Sebelum revisi berlaku, dakwaan spionase umumnya hanya diterapkan terhadap tindakan yang menguntungkan Korea Utara.

Jaksa kerap harus menggunakan aturan lain terkait rahasia dagang ketika menangani kasus yang melibatkan pemerintah atau perusahaan luar negeri.

National Intelligence Service Korea Selatan menyambut baik revisi undang-undang tersebut.

Lembaga intelijen menilai aturan baru akan mencegah kebocoran teknologi strategis secara lebih efektif.

Sejumlah pakar hukum menyatakan aturan ini menutup celah lama yang membuat pelaku kebocoran industri kerap dihukum lebih ringan.

Perubahan aturan ini muncul setelah serangkaian kasus kebocoran teknologi besar menjadi sorotan publik.

Salah satu kasus melibatkan dakwaan terhadap lima mantan karyawan Samsung Electronics pada tahun lalu.

Mereka dituduh memindahkan teknologi utama chip dynamic random-access memory kepada produsen memori asal China, CXMT.

Samsung dan CXMT saat itu tidak memberikan komentar resmi terkait dakwaan tersebut.

Amandemen Criminal Act telah diundangkan pada 12 Maret dan mulai berlaku setelah melewati masa transisi enam bulan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan perusahaan China wajib menjalankan kerja sama sesuai aturan internasional.

China juga percaya setiap negara harus melindungi kegiatan investasi dan bisnis normal secara adil.