Presiden Prabowo Subianto secara aktif mendorong negara-negara anggota BRICS agar mempererat kolaborasi strategis.

Langkah tersebut dinilai penting demi memperbesar pengaruh kelompok tersebut dalam menentukan arah ekonomi dunia.

Dorongan itu disampaikan langsung oleh kepala negara dalam sesi terbatas Konferensi Tingkat Tinggi BRICS.

Forum penting tingkat internasional tersebut diselenggarakan di India pada tanggal 12.09.2026 yang lalu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti urgensi persatuan di antara negara-negara yang tergabung dalam Global South.

Solidaritas ini diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam kancah politik serta ekonomi internasional.

Pidato tersebut diawali dengan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Perdana Menteri India Narendra Modi.

Pemimpin India itu bertindak sebagai tuan rumah sekaligus memimpin jalannya rangkaian pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Sebagai bagian dari anggota baru, Indonesia menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan hangat dari negara anggota.

Keanggotaan ini diyakini membuka ruang lebih luas bagi negara berkembang menyuarakan aspirasi mereka.

Kepala negara kemudian mengutip pepatah Indonesia mengenai pentingnya persatuan menghadapi berbagai tantangan.

Semangat kebersamaan tersebut dinilai selaras dengan sejarah perjuangan bangsa Asia dan Afrika.

Kini, negara-negara Global South dapat kembali berkumpul bersama dalam posisi yang jauh lebih setara.

Kekuatan BRICS tidak hanya bertumpu pada jumlah negara yang tergabung di dalamnya.

Potensi besar juga terpancar dari pasar, sumber daya, energi, modal, hingga penguasaan teknologi.

Konektivitas sistem energi menjadi salah satu bidang krusial yang mendapat sorotan tajam.

Penguatan keamanan energi diperlukan guna menjaga ketahanan ekonomi secara menyeluruh di kawasan.

Selain sektor energi, isu reformasi tata kelola global turut dibawa ke dalam forum internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai harus tetap berada di pusat sistem multilateral dunia.

Kendati demikian, institusi tersebut memerlukan perbaikan agar menjadi lebih representatif dan responsif.

Sistem keuangan internasional juga dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan riil negara berkembang.

Kekuatan finansial ditegaskan tidak boleh lagi dipakai sebagai alat tekanan politik.