Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pandangan tegas terkait posisi politik luar negeri Indonesia di kancah internasional.

Ia menyatakan bahwa Indonesia secara prinsip tidak menyukai tindakan didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh kepala negara dalam rangkaian KTT BRICS 2026 yang berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada Sabtu (12/9).

Sesi pertemuan penting tersebut dihadiri oleh para pemimpin negara anggota guna membahas penguatan tata kelola global yang inklusif.

Selain masalah kedaulatan politik, Prabowo juga menyoroti pentingnya perluasan kerja sama strategis di berbagai bidang.

Energi menjadi salah satu sektor krusial yang dinilai mampu memperkuat ketahanan serta mendorong perekonomian antarwilayah anggota.

Menurutnya, penguatan konektivitas sistem energi dapat membangun ketahanan yang berkelanjutan bagi setiap negara.

Kekuatan suatu negara disebut berawal dari kemampuan domestik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara menyeluruh.

Kebutuhan tersebut mencakup ketersediaan pangan, pasokan energi, pendidikan, hingga kesempatan hidup yang lebih sejahtera.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota baru dalam organisasi ini disambut baik oleh sang pemimpin.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pendiri BRICS yang telah menerima Indonesia dalam proses yang relatif cepat.

Penguatan Ketahanan Domestik dan Apresiasi Keanggotaan

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa fondasi kekuatan sebuah negara bersumber langsung dari dalam negeri bersama rakyatnya.

Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga kesempatan kerja menjadi kunci utama pencapaian kesejahteraan.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendiri BRICS atas proses penerimaan Indonesia yang sangat cepat.

Organisasi tersebut dinilai merepresentasikan sebagian besar populasi manusia di dunia dalam memperjuangkan kerja sama multilateral.