Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi meneken Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026.

Aturan baru tersebut menetapkan dasar hukum bagi pembentukan program LPDP Jakarta.

Kabar penandatanganan aturan ini diumumkan oleh Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo.

Ia menyebutkan bahwa dokumen regulasi tersebut ditandatangani bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Program beasiswa ini disiapkan khusus bagi warga berprestasi yang ingin melanjutkan studi jenjang S2 dan S3.

Para penerima nantinya berkesempatan menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi terbaik dunia.

Selain mengatur beasiswa lanjutan, regulasi tersebut juga mencakup pembenahan tata kelola Kartu Jakarta Pintar.

Penguatan tata kelola turut diterapkan pada program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul agar penyalurannya semakin tepat sasaran.

Proses verifikasi data bagi para calon penerima bantuan pendidikan tersebut kini masih berjalan.

Orang tua diimbau untuk segera melakukan pemutakhiran data apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Pramono sebelumnya menegaskan bahwa program beasiswa daerah ini tetap berlanjut pada tahun 2027.

Kelanjutan program tersebut sempat mendapat usulan penundaan dari Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Dewan sebelumnya meminta agar anggaran dialihkan untuk penanganan sekolah rusak serta penambahan kuota sekolah swasta.

Menanggapi hal itu, Pramono memastikan penanganan sekolah rusak tetap berjalan lewat sumber pendanaan Koefisien Lantai Bangunan.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat rancangan anggaran program beasiswa ini mencapai sekitar Rp99,9 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk membuka akses pendidikan luar negeri bagi anak-anak di wilayah Ibu Kota.