Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan tegas terkait kabar yang menyebutkan bahwa APBD Jawa Barat mengalami defisit hingga mencapai Rp5,7 triliun.

Ia menilai angka tersebut tidak akurat untuk langsung dicap sebagai defisit karena masih banyak pendapatan daerah yang belum diterima.

Selain itu, realisasi belanja pemerintah daerah juga belum sepenuhnya berjalan secara keseluruhan pada saat ini.

Dedi mengungkapkan bahwa tekanan keuangan di wilayahnya turut dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya dibayarkan.

Ia menduga ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi tersebut demi menciptakan keramaian publik.

Semuanya mengerti tetapi bersikap pura-pura tidak mengerti karena yang terpenting bisa menyenggol KDM agar ramai, ujar Dedi.

Pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengamat yang terus memberikan koreksi terhadap kinerja pemerintahan.

Berdasarkan catatan pemerintah daerah, tunggakan Dana Bagi Hasil dari pusat untuk periode 2023 hingga 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun.

Kondisi penundaan pembayaran tersebut secara langsung ikut memengaruhi pergerakan arus kas di tingkat pemerintah daerah.

Faktor lain yang menekan pendapatan daerah adalah tidak tercapainya target penerimaan dari sektor cukai hasil tembakau tahun ini.

Selain itu, kebijakan pemberian insentif pajak bagi kendaraan listrik turut mengurangi potensi pendapatan asli daerah.

Banyak mobil listrik yang beredar di wilayah Jawa Barat mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor.

Melalui proses rekonsiliasi dan penghitungan ulang, nilai tekanan keuangan daerah akhirnya turun dari Rp5,7 triliun menjadi Rp3,4 triliun.