PT Pertamina Patra Niaga akhirnya memberikan respons terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Kebijakan tersebut mengatur pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum setempat.

Tanggapan Resmi Pertamina

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan kewenangan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat menyesuaikan distribusi bahan bakar minyak dengan kondisi di wilayah masing-masing.

Kebijakan itu dinilai bertujuan untuk memastikan penyaluran energi tetap tepat sasaran serta menjaga ketersediaannya.

Hal tersebut diungkapkan Roberth saat berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada hari Jumat.

Ia menambahkan bahwa sejumlah daerah lain juga pernah menerapkan pengaturan distribusi serupa demi menghindari penyelewengan.

Aturan Pembatasan di Luwu Utara

Pemkab Luwu Utara sebelumnya telah menerbitkan surat resmi yang mengatur pembatasan pembelian Pertalite.

Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, pada tanggal 9 September 2026.

Berdasarkan aturan itu, kendaraan roda dua dibatasi melakukan pengisian maksimal Rp35 ribu per kendaraan.

Sementara itu, kendaraan roda empat dikenakan batasan pembelian maksimal sebesar Rp200 ribu.

Setiap pengisian bahan bakar juga wajib menggunakan barcode yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Namun, ketentuan pembatasan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan khusus seperti mobil ambulans dan mobil jenazah.