Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung penuh rencana kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menanti opsi kebijakan resmi dari pemerintah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan agar penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bisa benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Koordinasi dan Kajian Pemerintah Terus Berjalan

Perusahaan pelat merah itu memastikan akan terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah serta lembaga terkait seperti BPH Migas.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membenahi keakuratan data warga pada kategori tersebut.

Perbaikan data dilakukan menyusul adanya sejumlah keberatan dari publik terkait kriteria kelompok penerima subsidi bahan bakar.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa aturan pembatasan Pertalite ini masih dalam tahap pengkajian mendalam.

Selama keputusan final kajian belum diterbitkan, ketentuan dan mekanisme pengisian bahan bakar yang berlaku di lapangan masih tetap sama.

Imbauan bagi Masyarakat Mampu

Pemerintah menilai kelompok masyarakat yang berada pada kategori mampu seharusnya tidak lagi menikmati hak subsidi energi yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu.

Semangat utama dari kebijakan pembatasan ini adalah mengajak masyarakat yang secara finansial sudah mapan untuk beralih menggunakan produk bahan bakar non-subsidi.

Dengan pengalihan tersebut, alokasi anggaran subsidi energi diharapkan bisa diterima dengan jauh lebih baik oleh warga yang benar-benar layak dan membutuhkan.