Keluarga korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, resmi menempuh jalur hukum.

Langkah tersebut diambil karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden siswa.

Kuasa hukum korban, Aslia Rubianto, menyatakan laporan telah disampaikan secara resmi ke Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026.

Terdapat tiga pihak berbeda yang dilaporkan dalam perkara ini, yakni SPPG terkait, Badan Gizi Nasional, serta pihak guru.

Selain laporan pidana, tim kuasa hukum korban juga sedang menyiapkan gugatan perdata terkait kasus keracunan tersebut.

Pihak kuasa hukum menilai kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini sangat penting bagi keluarga.

Upaya hukum pelaporan ini dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak lain yang menjadi korban di kemudian hari.

Aslia turut menyoroti lambatnya keterbukaan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.

Keluarga korban baru memperoleh hasil laboratorium setelah mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPRD Karo pada 7 September 2026.

Padahal, hasil pemeriksaan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara tersebut telah bertanggal pada 16 Agustus 2026.

Keterlambatan informasi ini sempat memicu berbagai tafsiran di tengah masyarakat terkait kandungan zat dalam makanan.

Transparansi sejak awal dinilai dapat mencegah keraguan serta kegalauan mendalam yang dialami oleh para orang tua korban.