Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mempercepat peluncuran sistem perlindungan sosial digital secara nasional.

Program berbasis kecerdasan buatan tersebut dijadwalkan mulai meluncur pada pekan ketiga Oktober 2026 mendatang.

Pemerintah menargetkan kesiapan sistem tersebut telah mencapai angka 80 persen saat waktu peluncuran resmi tiba.

Tantangan utama dalam digitalisasi perlindungan sosial ini terletak pada proses pendataan serta pengelompokan penerima manfaat.

Meski demikian, pemerintah optimistis kendala terkait kelompok desil tersebut dapat diatasi tanpa hambatan serius di lapangan.

Transformasi digital ini sekaligus mengubah mekanisme penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat secara menyeluruh.

Negara tidak lagi menyalurkan subsidi dalam bentuk produk fisik kepada warga yang membutuhkan.

Bantuan perlindungan sosial akan langsung disalurkan melalui rekening bank masing-masing penerima manfaat.

Kebijakan tersebut merujuk langsung pada instruksi presiden agar seluruh masyarakat memiliki rekening bank pribadi.

Program pembuatan rekening gratis ini melibatkan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

Inisiatif pembukaan rekening bank tanpa biaya tersebut secara khusus menyasar kalangan masyarakat termiskin di tanah air.

Pemerintah mencatat sekitar 50 juta warga dari kelompok masyarakat termiskin akan menjadi sasaran utama program ini.

Penyaluran bantuan langsung melalui rekening dinilai mampu menghadirkan keadilan bagi warga yang membutuhkan.

Penggunaan dana bantuan juga akan diatur secara ketat agar sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-hari.

Pemerintah kini sedang mempertimbangkan mekanisme pembatasan penggunaan dana melalui sistem kupon khusus.

Langkah pembatasan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dana bantuan untuk aktivitas terlarang seperti judi online.

Dana bantuan nantinya hanya diarahkan untuk pembayaran listrik, pembelian beras, bahan bakar minyak, serta kebutuhan esensial.