Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara Arab dan Muslim mengambil sikap tegas dalam merespons kebijakan luar negeri di kawasan Timur Tengah.

Mereka menyatakan dukungan terbuka terhadap kebijakan Inggris dan beberapa negara Eropa yang melarang impor produk dari wilayah pendudukan di Palestina.

Pernyataan bersama tersebut dirilis pada Kamis, 10 Sep 2026 14:30 WIB oleh para menteri luar negeri dari berbagai negara.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut serta menandatangani pernyataan bersama itu bersama perwakilan dari Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Para menteri luar negeri tersebut berharap langkah konkret ini dapat segera ditiru oleh seluruh komunitas internasional tanpa terkecuali.

Tindakan boikot dinilai penting untuk meminta pertanggungjawaban individu maupun organisasi yang terlibat dalam aktivitas pendudukan ilegal di wilayah Palestina.

Dukungan ini juga mencakup apresiasi terhadap pernyataan bersama Solusi Dua Negara yang diinisiasi oleh Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris.

Para menteri menegaskan bahwa kebijakan pembatasan perdagangan dengan pemukiman ilegal sudah sejalan dengan hukum internasional serta berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mereka menunjuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 tahun 2016 serta Advisory Opinion Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024.

Seluruh negara didesak untuk menghentikan segala bentuk bantuan maupun dukungan yang dapat melanggengkan pendudukan ilegal Israel.

Selain itu, Jalur Gaza kembali ditegaskan sebagai bagian utuh dari wilayah Palestina yang saat ini berada di bawah pendudukan Israel.

Para menteri menyerukan implementasi segera atas rencana yang disusun Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Solusi dua negara dipandang sebagai satu-satunya jalan mutlak untuk mencapai perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif di kawasan tersebut.