Lembaga Penjamin Simpanan mengusulkan pemegang polis asuransi mendapat perlindungan sampai batas maksimal Rp500 juta.

Usulan tersebut masuk dalam skema Program Penjaminan Polis.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinand D. Purba menyampaikan penjelasan itu.

Limit Rp500 juta ini telah mencakup 97 persen sampai 99 persen dari total polis serta tertanggung di Indonesia.

Angka tersebut dinilai sudah sangat memadai dan sejalan dengan praktik terbaik di berbagai negara.

Ferdinand menyebut limit itu bersifat akumulatif untuk menanggung tiga kewajiban pembayaran dari LPS.

Tiga tanggung jawab itu mencakup pembayaran klaim yang sudah jatuh tempo.

Selain itu, terdapat pembayaran nilai polis ketika polis tidak bisa dilanjutkan.

Tanggung jawab terakhir adalah pemindahan polis ke perusahaan asuransi lain.

Cakupan tersebut dinilai sudah sesuai dengan tolok ukur minimal 90 persen.

Limit tersebut berada di kisaran enam kali Produk Domestik Bruto per kapita.

Angka tersebut lebih rendah ketimbang perbankan yang memiliki limit penjaminan simpanan Rp2 miliar.

Limit perbankan setara dengan 24 kali Produk Domestik Bruto per kapita.

LPS menyiapkan dua skenario terkait jadwal pelaksanaan program ini.

Aktivasi program ditargetkan mulai April 2027 untuk skenario optimis.

Skenario moderat menargetkan aktivasi program dimulai pada Juli 2027.

Pelaksanaan tersebut bergantung pada rampungnya Peraturan Pemerintah pada kuartal III tahun ini.

LPS juga mengantisipasi risiko kekurangan dana jika perusahaan asuransi gagal pada tahap awal penerapan.

Potensi masalah tersebut diatasi melalui mekanisme pinjaman antardana.

Pengaturan mengenai pinjaman antardana itu sudah tercakup di dalam undang-undang.