Pemerintah berencana membukakan rekening bank secara otomatis bagi setiap warga negara yang genap berusia 17 tahun.

Rekening masyarakat tersebut juga direncanakan akan terisi saldo awal sebesar Rp50 ribu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah telah menunjuk Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia sebagai perbankan yang mengeksekusi program tersebut.

Rekening ini akan difungsikan untuk berbagai kebutuhan mulai dari penyaluran bansos tunai hingga penyediaan fasilitas QRIS tanpa potongan bagi UMKM.

Tantangan Inklusi dan Risiko Rekening Dorman

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kebijakan ini memiliki urgensi, tetapi bukan karena Indonesia sedang krisis akses rekening.

Tingkat inklusi keuangan nasional saat ini sudah mencapai 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangannya baru 69,57 persen.

Masalah utama kini bergeser dari akses menuju kemampuan menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyoroti potensi membengkaknya jumlah rekening tidak aktif atau dorman.

Pengejaran kuantitas pembukaan rekening berisiko menghasilkan banyak akun yang hanya dibuka untuk memenuhi target lalu ditinggalkan.

Keamanan Data dan Transparansi Anggaran

Josua juga mengingatkan risiko privasi dan keamanan menjadi isu yang sangat penting karena pemerintah ingin menghubungkan data Dukcapil dengan sistem perbankan.

Kemudahan membuka rekening tidak boleh berarti kemudahan membuka data keuangan warga.

Selain itu, ia mempertanyakan transparansi sumber pendanaan untuk pengisian saldo awal Rp50 ribu per rekening.

Sumber pendanaannya dinilai sebaiknya transparan dalam anggaran dan tidak dibebankan secara terselubung kepada bank.