Sebanyak 12 negara menyatakan dukungan terhadap sanksi perdagangan yang menyasar permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat.

Kebijakan pembatasan impor produk dari wilayah pendudukan ilegal tersebut awalnya dipelopori oleh Inggris.

Langkah tersebut kemudian diikuti oleh Spanyol, Prancis, Norwegia, Kanada, Swedia, Portugal, Irlandia, Islandia, Polandia, Finlandia, dan Denmark.

Kelompok belasan negara tersebut menilai tindakan pemerintah Israel di Tepi Barat sangat merusak kemungkinan solusi dua negara.

Para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut menegaskan niat untuk memperkenalkan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang.

Mereka juga siap mendukung pembatasan dari pihak Eropa terkait barang yang berasal dari permukiman ilegal menurut hukum internasional.

Langkah kolektif ini muncul usai Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan tindakan tegas negaranya terhadap permukiman Israel.

London resmi meluncurkan sanksi berupa larangan impor seluruh barang dari permukiman ilegal di Tepi Barat.

Inggris turut menjatuhkan sanksi kepada organisasi, bisnis, serta individu yang menyediakan infrastruktur atau pembiayaan bagi perluasan permukiman.

Pemerintah Inggris juga melarang iklan promosi permukiman ilegal serta membatasi penjualan senjata ke Israel.

Dalam pidatonya di hadapan parlemen, Miliband menyatakan bahwa Inggris menolak untuk menjadi penonton atas penderitaan warga Palestina.

Gelombang dukungan internasional ini mengemuka ketika Israel terus menerus memperluas pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat.

Pemerintah Israel sebelumnya juga mengusulkan proyek E1 yang dinilai berpotensi membelah Tepi Barat menjadi dua bagian.