Pemerintah Israel mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penutupan konsulat Inggris yang beroperasi di wilayah Yerusalem.

Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk balasan langsung terhadap kebijakan London.

Sebelumnya, Inggris menerapkan sanksi berupa larangan impor barang dari wilayah pendudukan Israel di Palestina.

Kebijakan London ini kemudian diikuti oleh belasan negara lain dengan pengecualian dari Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari sanksi balasan, Israel juga berencana mengusir perwakilan Inggris dari pusat pemantauan gencatan senjata Gaza.

Selain itu, Tel Aviv melarang Inggris memberikan pelatihan militer kepada pasukan Otoritas Palestina.

Pemerintah Israel turut memberlakukan larangan masuk bagi 12 warga negara Inggris yang mayoritas merupakan anggota parlemen.

Serangkaian tindakan pembalasan ini diumumkan setelah gelombang sanksi perdagangan menyasar permukiman Israel di Tepi Barat.

Sanksi tersebut muncul menyusul peningkatan serangan yang dilakukan oleh para pemukim ilegal terhadap warga Palestina.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dengan keras mengecam pernyataan resmi dari pejabat tinggi Inggris.

Saar menilai langkah yang diambil oleh London merupakan bentuk campur tangan yang melanggar kedaulatan negara.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri menjadikan perluasan permukiman sebagai agenda utama dalam pemilu mendatang.

Wilayah Yerusalem timur sendiri merupakan kawasan yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak konflik tahun 1967.

Sebagian besar negara di dunia hingga kini tidak mengakui klaim kedaulatan Israel atas seluruh wilayah kota suci tersebut.