Wacana pemindahan rekening penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dari Bank Pembangunan Daerah ke bank pelat merah kini sedang menjadi sorotan.

Isu tersebut sempat memicu kekhawatiran akan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja secara massal bagi ratusan ribu pegawai bank daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung memberikan tanggapan untuk meredakan polemik yang kian memanas di tengah publik.

Ia menegaskan secara tegas bahwa pemerintah pusat sama sekali tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun instruksi terkait pemindahan rekening abdi negara tersebut.

Purbaya menyatakan bahwa gagasan itu bukan berasal dari instansi pusat dan mekanisme transfer anggaran masih berjalan seperti biasa tanpa ada rencana perubahan.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Purbaya saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan yang berlokasi di Jakarta pada hari Senin.

Lebih lanjut, ia mengaku tidak tahu-menahu mengenai asal-usul bergulirnya wacana peralihan rekening yang sempat menimbulkan kepanikan tersebut.

Meski demikian, Purbaya menyebutkan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya mempunyai wewenang tersendiri dalam mengelola keuangan serta gaji pegawai di wilayah masing-masing.

Klarifikasi dari pihak Kementerian Keuangan ini muncul di tengah gelombang penolakan keras serta kekhawatiran mendalam yang disuarakan oleh Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia.

Perwakilan serikat pekerja bernama Sigit sebelumnya mengungkapkan bahwa peralihan rekening gaji jutaan pegawai daerah ke bank BUMN akan berdampak sangat destruktif.

Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya memicu efisiensi pegawai berujung pemutusan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan efek domino yang menghantam stabilitas keuangan.

Bank pembangunan daerah diproyeksikan bakal kehilangan sumber dana murah secara drastis apabila rekening gaji para pegawai negeri benar-benar dipindahkan.

Terganggunya bisnis perbankan daerah pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap hambatan pembiayaan serta perputaran roda perekonomian di tingkat lokal.